Profil
Pemko Banda Aceh
Reformasi Birokrasi
Pelayanan Publik

Pelayanan Publik

A. Bidang Perizinan

  • Kota pertama di Aceh yang membentuk Kantor Pelayanan Perizinan secara Terpadu (KPPTSP/2007)
  • Pada awal pembentukan melayani 8 perizinan, hingga saat ini sudah mengelola 51 jenis perizinan
  • Telah memiliki SOP melalui Perwal No. 313 tahun 2012
  • Peningkatan pelayanan melalui penerapan aplikasi SIMSATU (offline)
  • Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yg terkoneksi dengan BKPM pusat (2010)
  • Kerjasama dengan Bank Aceh untuk pembayaran retribusi perizinan
  • Menerima Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010)
  • Memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima dari Menteri PAN & RB (2008)
  • Menerima penghargaan Investment Award dari BKPM (2012)

B. Bidang Keuangan dan Aset

  • Penetapan APBD tepat waktu, ditetapkan sebelum 31 Desember
  • Asistensi DPA SKPD oleh TAPD sebelum pelaksanaan anggaran
  • Publikasi APBD melalui website resmi Pemko Banda Aceh www.bandaacehkota.go.id dan pemasangan poster pada semua Kecamatan dan Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh
  • Penatausahaan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD online seluruh SKPD
  • Pencairan dana APBD melalui mekanisme SP2D online via perbankan
  • MoU dengan BPKP dalam pengelolaan dan kinerja keuangan daerah
  • MoU e-audit dengan BPK RI dalam pengawasan pelaksanaan APBD
  • Penutupan tahun anggaran tepat waktu per 31 Desember
  • Telah 4 kali berturut-turut menerima opini WTP dari BPK RI (2008,2009,2010,2011)
  • Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal penilaian aset dan pelelangan aset (aset sebelum penilaian Rp. 2,2 T dan setelah penilaian Rp. 3,3 T)
  • Pencatatan/pembukuan aset daerah melalui aplikasi Simbada yang di publikasi secara online pada semua SKPD
  • Pengamanan aset dengan sertifikat, penomoran, papan nama aset dan pemagaran
  • Optimalisasi pemanfaatan aset bekerjasama dengan pihak ketiga
  • Sebanyak 10 objek, kerjasama melalui pola pps atau bot

C. Bidang Kesehatan

  • Melaksanakan program pelayanan kesehatan peduli remaja pada seluruh Puskesmas (melebihi target nasional 4 Puskesmas pada setiap Kabupaten/Kota)
  • Banda Aceh merupakan Kota pertama di provinsi Aceh yang memiliki regulasi tentang KTR (kawasan tanpa rokok) - Perwal No 47/2011
  • Kota Banda Aceh menduduki peringkat dua Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dari 23 Kab/Kota di Aceh
  • Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Anggaran JKA Kota Banda Aceh tahun 2012 rp. 3.555.564.000,-

D. Bidang Pendidikan

  • Menerapkan program pendidikan terpadu antara program pendidikan umum dengan pendidikan agama (Diniyah)
  • Sudah 4 kali meraih penghargaan sebagai pengelola pendidikan terbaik tingkat Provinsi Aceh
  • Pelayanan pendidikan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar/lanjutan sejak tahun 2012
  • Mendapat penghargaan dari Mendikbud terhadap program penerapan TIK bidang pendidikan tahun 2012

E. Bidang Air Minum

  • Telah menggunakan TIK dalam operasionalnya, telah memiliki aplikasi Scada dan Billing System yang terintegrasi dengan IAMS (Integrated Analisys Management System)
  • Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis secara bertahap
  • Melakukan kerjasama pembayaran rekening air minum dengan PT.POS Indonesia dan Bank BRI
  • 80% cakupan pelayanan air bersih untuk penduduk Kota Banda Aceh
  • 37 % tingkat kebocoran (sebelumnya 70 %)
  • Peringkat ke-5 pelayanan terbaik sektor pelayanan publik (hasil monitoring dan evaluasi partisipatif tim investigasi pelayanan publik Kota Banda Aceh tanggal 13-15 April 2013)

F. Bidang Infrastruktur Dasar

  • 98% jalan dan jembatan di Kota Banda Aceh dalam kondisi baik
  • Salah satu kota penerima Piala Adipura ke-4 kalinya

G. Layanan Pengaduan Masyarakat

  • Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui website dan Email serta SMS Gateway melalui nomor : 0811683005, SMS pengaduan yang disampaikan dapat diterima secara otomatis oleh pimpinan daerah/trio (Walikota, Wakil Walikota dan Sekda)
  • Penyediaan kotak pengaduan masyarakat disetiap SKPD Pelayanan publik